masukkan script iklan disini
Didalam sistem birokrasi Daerah Propinsi Baru (DOB) Propinsi Papua Pegunungan tidak boleh buat “Kristenisas” terselubung oleh pihak-pihak oknum tertentu.
Semua struktur jabatan Kepala Dinas Propinsi didalam pemerintahan DOB Papua Pegunungan harus dibagi rata berdasarkan sebaran penduduk Orang Asli Papua (OAP) Wilayah Pegunungan dari 8 Kabupaten Propinsi Papua Pegunungan berdasarkan Adat Budaya.
Pembagian OPD harus berdasarkan nilai-nilai Adat Budaya Lapago bukan berdasarkan semangat agama tertentu.
Saya minta semua Kepala Dinas DOP Papua Pegunungan dibagi berdasarkan adat budaya populasi komunitas Adat Budaya Wilayah Papua Pegunungan, tidak boleh berdasarkan Sentiment agama tertentu.
Jika ada non Papua diangkat Keapal Dinas harus berdasarakan sesuai populasi dan berdasarkan sebaran penduduk umat beragama di Seluruh Indonesia.
Untuk Kabupaten induk Jayawijaya populasi sebaran penduduk Asli berdasarakan agama sebagai berikut: Pertama Kristen Katolik, Kedua Kristen Protestan dan Ketiga Islam.
Penduduka Asli Pribumi Jayawijaya menganut ketiga agama besar ini sehingga pembagian kursi politik dan birokrasi (OPD) harus merata adil dan demokratis berdasarakan populasi Orang Asli Papua.
Negara hadir untuk kesejahteraan bersama untuk itu pembagian kekuasaan harus berdasarkan semangat Adat Budaya Papua bukan berdasarakan semangat agama oknum orang non Penduduk Asli Papua.
Semua pihak diharapkan melayani rakyat bukan hadir untuk melayani organisasi sektarianisme dan primordialisme lembaga agama dari mana mereka berasal datang hadir di Propinsi Papua pegunungan..
Sekian dan Terimakasih untuk menjadi perhatian semua pihak.
Kampung: Assolipele, Distrik Welesi, 12 Februari 2023.
Ustadz Ismail Asso, Tokoh Agama Islam Lembah Baliem Jayawijaya Propinsi Papua Pegunungan.
